Masyarakat Laweung dan Batee Minta Kejelasan Pembangunan Pabrik Semen

Umum Kamis, 02 November 2017 - Oleh opt4

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan Forum Peusaudaraan Laweung Batee (PEULABA) dalam rangka audiensi untuk mewujudkan kawasan industri di Kecamatan Muara Tiga dan Batee Kabupaten Pidie. Acara ini dibuka oleh Dalimi, SE Ak selaku Wakil Ketua III DPR Aceh (2/11/2017).

Diskusi yang dilaksanakan di ruang Rapat Badan Anggaran DPRA, dihadiri oleh Masyarakat Muara Tiga, Masyarakat Laweung, Politisi Partai demokrat, Tim Riset, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) beserta Mahasiswa.

Audiensi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kejelasan terkait pembangunan pabrik semen yang bertempat di Laweung dan Batee Kabupaten Pidie. Dalam proses pembangunan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu terkait belum adanya jawaban surat izin dari Bupati dan miskomunikasi terkait masalah tanah antara pihak masyarakat dengan Kapolsek setempat.

Masyarakat setempat meminta agar pemerintah memberikan kejelasan apakah pembangunan tersebut dilanjutkan atau tidak.

Tengku Syekhy, selaku ketua inisiator yang mewakili masyarakat Laweung dan Batee mengatakan bahwa pabrik semen yang ada di Laweung dan Batee masih dianggap bermasalah, baik secara lahan maupun secara dampak. Belum ada kejelasan serta transparansi apakah masyarakat dapat diuntungkan baik dari segi ekonomi maupun kemakmuran.

Syekhy menuturkan bahwa terdapat indikasi tanah Laweung dan Batee tidak ada kebebasan secara wajar, kehadiran pabrik semen di Laweung masih dianggap masalah dan perlu diselesaikan terlebih dahulu agar kemudian pabriknya dapat digunakan. Intinya, masyarakat tidak menolak pabrik semen tersebut, tuturnya.

"Untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sangat rumit, bahkan kemungkinan besar tidak bisa lagi, untuk ganti rugi hal tersebut nantinya perusahaan semen bisa memberikan minimal 50% saham kepada masyarakat dan Pemda Pidie serta 30% tenaga kerja harus putra daerah," pinta Syekhy.

Ia berharap dengan adanya pubrik semen itu, masyarakat dapat diuntungkan dan bukan malah dirugikan. Lebih lanjut Syekhy mengatakan DPRA dapat berperan aktif dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun pengusaha.

Dalam hal ini, Wakil Ketua III DPRA, Dalimi menanggapi bahwa anggota dewan akan bertanggung jawab terkait masalah yang tengah dihadapi masyarakat Laweung. "Permasalahan ini akan kita bawa ke Komisi terkait untuk dibicarakan lebih lanjut," ungkap Dalimi. (FAZ/ri/jl).

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id

 

Last Update Generator: 21 Nov 2017 00:12:54